TANTANGAN BISNIS SAPI POTONG 2012

       Tekad pemerintah untuk mewujudkan target besar swasembada daging 2014  mendapat sorotan dari Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI). Dalam catatan akhir tahunnya, ISPI menyoroti kinerja bisnis peternakan di Indonesia dalam tiga aspek besar, yakni bisnis sapi potong, sapi perah (susu), dan unggas (daging & telur ayam).

 

       Dalam bisnis sapi potong, ISPI menyoroti tentang populasi sapi potong lokal yang saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi domestik,sehingga masih diperlukan impor. Daya saing produksi daging sapi lokal pun masih rendah, sehingga diperlukan efisiensi dan fasilitasi.

Dalam hal industri pengolahan daging sapi, ISPI melihat masih akan terus berkembang, baik untuk pasar domestik maupun ekspor, sehingga sangat diperlukan dukungan regulasi yang jelas dan memihak kepada perkembangan industri pengolahan daging sapi dalam negeri, bukannya impor daging yang sangat merugikan bisnis peternakan domestik.

       Dalam catatan akhir tahun yang analisisnya disampaikan oleh Pengurus Besar ISPI Rachmat Setiadi, dikemukakan bahwa kebutuhan daging sapi untuk industri besar dan menengah mencapai lebih dari 234 ribu ton/tahun, industri kecil lebih dari +32 ribu ton/tahun, dan kebutuhan jeroan/variety meat lebih dari 13,6 ribu ton/tahun. Kebutuhan-kebutuhan tersebut

akan terus meningkat, yang akhirnya akan menuntut impor karena tidak akan bisa dipenuhi produk lokal. Masalahnya adalah, tingkat pertumbuhan populasi sapi potong akan tetap stabil rendah, sehingga perlu perbaikan komposisi struktur populasi dan kualitasnya -untuk bisa mengimbangi pertumbuhan permintaan daging sapi dari tahun ke tahun.

Dalam hal bisnis ternak sapi, untuk bisa mewujudkan target program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) 2014, ISPI merekomendasikan lima langkah penting berikut ini:

• Melakukan Evaluasi Kinerja Kebijakan terhadap Blueprint PSDSK 2014 secara obyektif
• Melakukan penyesuaian data dan perhitungan PSDSK 2014 secara faktual dan rasional
• Melakukan Evaluasi Kebijakan secara koordinatif dan komprehensif

• Melakukan penyempurnaan program dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi secara obyektif dan konstruktif
• Melakukan peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk kelancaran transportasi dan distribusi sapi potong maupun daging sapi dari daerah produsen ke daerah konsumen.

Sumber : livestockreview.com